JAKARTA - Pemerintah memberikan kepastian untuk membereskan persoalan lebih dari 13.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau fasilitas dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini masih menantikan kejelasan terkait kelanjutan operasionalnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengemukakan bahwasanya proses penyelesaian terhadap belasan ribu titik SPPG tersebut bakal dieksekusi secara berjenjang dalam rentang waktu satu hingga dua bulan ke depan.
"Tadi ada titik baru jumlahnya 13.000 lebih. Yang banyak protes itu ada 13.000 lebih, karena sudah ada yang dibangun, ada yang sudah jadi, ada yang baru 80 persen. Itu nasibnya bagaimana?" ujar Zulkifli dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Menurut penjelasan Zulhas, pihak pemerintah mengklasifikasikan penyelesaian ke-13.000 titik SPPG tersebut ke dalam dua kategori kelompok besar.
Kelompok kategori pertama mencakup fasilitas SPPG yang berlokasi di wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T) berikut kawasan yang mencatatkan tingkat prevalensi stunting tinggi. Klaster kelompok ini dipatok target tuntas dalam kurun waktu satu bulan.
"Kami bagi dua, yang daerah tertinggal, yang stunting-nya tinggi. Kalau dapat kartu merah itu prioritas, misalnya Papua Pegunungan, NTT. Ini kami akan selesaikan sebulan ini," kata dia.
Sementara itu, proses penyelesaian untuk sebagian besar titik lokasi SPPG sisanya diproyeksikan bakal rampung dalam kurun tempo dua bulan.
"Nah, sebagian besar itu kami perlu waktu dua bulan. Itu ada di Sumatera, ada di Jawa," ujar Ketua Umum PAN tersebut.
Hingga kini, Zulhas belum membeberkan secara mendetail terkait skema formula penyelesaian yang bakal ditempuh oleh pemerintah guna menangani ribuan titik SPPG itu. Berdasarkan keterangannya, mekanisme lanjutan bakal diumumkan segera selepas tahapan kajian tuntas sepenuhnya.
"Bentuknya apa? Nanti kami akan jelaskan berikutnya," ucapnya.
Ia pun melayangkan imbauan kepada segenap mitra penyedia fasilitas dapur MBG yang selama ini menantikan kejelasan agar bersabar menanti hingga pemerintah merilis hasil kajian resmi.
"Jadi para teman-teman yang bergerak di bidang ini kalau sudah membaca pengumuman nanti harap memahami. Jadi enggak usah datang lagi, demo lagi ya," kata Zulhas.
Pemerintah menaruh harapan besar agar langkah penyelesaian ini sanggup menghadirkan kepastian hukum dan operasional bagi belasan ribu titik SPPG yang telah terbangun maupun yang masih berada pada tahap konstruksi pembangunan, di samping memastikan agenda program MBG tetap berjalan lancar dengan memprioritaskan kawasan yang paling membutuhkan.