JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memberikan tanggapan atas pandangan yang menyebutkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghabiskan anggaran keuangan negara. Ia menyoroti berbagai narasi yang beredar di media sosial yang menggambarkan seolah-olah MBG menjadi pemicu berkurangnya alokasi anggaran pendidikan maupun sektor-sektor penting lainnya.
“Kalau lihat komentar di media sosial kan seolah-olah kan MBG ini ngabisin anggaran pendidikan terus seolah-olah ini kurang itu kurang ini kurang itu kurang,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Menurut pandangan Sudaryono, sejumlah permasalahan klasik seperti persoalan keterbatasan pupuk, kerusakan jaringan irigasi, fasilitas gedung sekolah yang rusak, hingga minimnya tingkat kesejahteraan guru honorer sebetulnya telah ada jauh sebelum program MBG mulai dieksekusi.
Ia memberikan contoh, pada masa sebelum MBG berjalan, ketersediaan volume pupuk juga tercatat belum mampu mencukupi kebutuhan riil di lapangan. Namun, setelah program tersebut bergulir, pasokan anggaran pupuk tetap terjamin bahkan dilengkapi dengan fasilitas potongan harga.
“Dulu juga tidak ada MBG itu banyak jaringan irigasi rusak. Terus sekarang ada MBG sudah diambil untuk MBG sekarang ada revitalisasi irigasi sampai dengan 5 tahun ini beres semua,” katanya.
Ia turut menilai bahwa kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan pelaksanaan program MBG karena masalah tersebut sudah menahun sebelumnya. Menurutnya, justru di bawah kepemimpinan era Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mulai menggenjot percepatan rehabilitasi sekolah-sekolah yang rusak.
“Dipakai MBG sekolahnya sekarang diperbaiki sama pemerintah. 16.000 kemarin, tahun ini 90.000 dan akan selesai 300 sekian hampir 400.000 sekolah ini akan diperbaiki semua,” katanya.
Di samping itu, Sudaryono menyampaikan bahwa rendahnya tingkat penghasilan guru honorer bukanlah akibat dari adanya program MBG. Ia mengeklaim bahwa pemerintah justru meningkatkan fokus perhatian terhadap perbaikan nasib guru honorer, termasuk memastikan jaminan nominal pendapatan hingga mencapai angka Rp2 juta.
“Nah sekarang ada MBG katanya dipotong untuk MBG sekarang kami benahi semua. Maksud saya mari kami sama-sama pakai akal sehat. Sekarang ini sedang kami perbaiki semua,” katanya.
Lebih lanjut, Sudaryono mengajak publik agar melihat implementasi program MBG secara lebih objektif dan menyeluruh. Berdasarkan keterangannya, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan berbagai program pembangunan secara paralel, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar.
Sebagai ilustrasi, ia menyebut proyek pembangunan jembatan gantung di berbagai daerah tetap berjalan lancar melalui pembentukan satuan tugas khusus. Menurutnya, pemerintah terus berupaya melakukan pembenahan di sekujur sektor secara simultan demi mendongkrak kesejahteraan rakyat.
“Maksud saya kami memang banyak yang harus dibenahi betul, banyak yang harus dibenahi memang tugas pemerintah adalah membenahi hal-hal yang memang harus dibenahi. Pendidikan, kesehatan, gizi, termasuk bagaimana pilar demokrasi media kami benahi semua,” katanya.
Sebagai catatan, pada tahun 2026 ini, total alokasi anggaran yang digelontorkan untuk program MBG berada di kisaran angka Rp335 triliun dengan sasaran target menjangkau hingga 82,9 juta jiwa penerima manfaat. Dalam perkembangannya hingga 20 Januari 2026, pihak BGN mencatat jumlah unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menembus angka 21.102 unit yang melayani sekitar 59,86 juta penerima manfaat.