JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa penyediaan konektivitas digital di Indonesia saat ini tidak sekadar berfokus pada penyediaan sarana akses, melainkan wajib memicu pertumbuhan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat di pelbagai sektor.
“Keterhubungan harus berdampak kepada pertumbuhan,” ujar Meutya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta dan dikonfirmasi, Kamis (30/7/2026).
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat hadir sebagai pembicara pada agenda peluncuran Buku Peta Jalan Infrastruktur Digital Indonesia 2026-2030 yang diinisiasi Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Meutya menuturkan bahwa dalam pengerjaan infrastruktur digital nasional, Indonesia saat ini sedang menginjak babak baru.
Menurut pandangannya, perluasan jangkauan akses konektivitas memang tetap dibutuhkan dan mesti kian merata, namun setiap titik akses yang terbangun harus sanggup mendorong roda pertumbuhan ekonomi, menggembleng mutu sumber daya manusia, serta mengawal keamanan dan kedaulatan di ranah digital.
Berdasarkan penuturan Meutya, arah kebijakan pembangunan digital nasional telah sejalan dengan tiga pilar utama yang menjadi acuan Kemkomdigi, yakni tumbuh, terhubung, dan terjaga.
Lantaran hal itu, perancangan infrastruktur digital mesti didesain sedemikian rupa agar menghadirkan faedah konkret bagi warga sekaligus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan secara nasional.
Ia menerangkan bahwa pembangunan digital saat ini tak bisa lagi ditinjau semata-mata dari kuantitas fisik seperti fasilitas base transceiver station (BTS), satelit, kabel bawah laut, maupun pusat data.
Infrastruktur digital turut mencakup elemen pendukung lain layaknya komputasi awan (cloud), edge computing, daya komputasi, regulasi, hingga sistem tata kelola yang wajib dirangkai dalam satu arsitektur nasional yang terpadu.
“Pengembangannya harus direncanakan dalam satu arsitektur yang terintegrasi,” katanya.
Meutya menegaskan haluan pembangunan infrastruktur digital periode ini mengalami pergeseran dari sebatas memperluas jangkauan sinyal menjadi konektivitas bermakna (meaningful connectivity).
Hal itu berarti akses digital harus sanggup mendongkrak produktivitas ekonomi, membentangkan peluang-peluang baru, serta menyuplai dampak positif bagi warga di pelbagai pelosok daerah.
“Pembangunan harus bergeser dari coverage menuju meaningful connectivity,” ujar Meutya.
Guna mewujudkan sasaran tersebut, pemerintah secara berkesinambungan menguatkan jaringan konektivitas, baik lewat skema mobile broadband, perluasan fixed broadband berbasis fiberisasi dan program Kampung Internet, hingga memperkokoh Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) berkonsep multiple international gateway.
Langkah strategis ini menjadi bagian dari ikhtiar memelihara ketahanan infrastruktur digital nasional sekaligus menekan tingkat ketergantungan pada rute komunikasi tertentu.
Di samping urusan konektivitas, Meutya menggarisbawahi krusialnya aspek kedaulatan serta keamanan digital.
Menurut pertimbangannya, akselerasi transformasi digital wajib bergulir di atas asas safe and trusted agar publik dapat memanfaatkan teknologi dengan rasa tenang.
“Indonesia harus terjaga, tidak hanya manusianya, tetapi juga sovereignty-nya, kedaulatannya,” tegas Meutya.
Melalui keberadaan Peta Jalan Infrastruktur Digital Indonesia 2026–2030, pemerintah menjamin bahwa pembangunan digital tidak cuma berhenti pada pemenuhan akses, tetapi diarahkan guna membentuk ekosistem digital yang tumbuh, terhubung, dan terjaga menyongsong Indonesia Emas 2045.
