JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mengelar Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di Lingkungan Kemendagri guna meningkatkan kapasitas aparatur Humas dalam merancang strategi komunikasi yang efektif di era digital.
"Bimtek yang dilaksanakan ini menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat, efektif, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi masing-masing," kata Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri Anwar Harun Damanik dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Ia menerangkan pesatnya kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), media sosial, hingga tingginya arus informasi telah mengubah pola masyarakat dalam menerima sekaligus membagikan informasi.
Di balik kemudahan tersebut, ancaman berupa disinformasi serta misinformasi juga kian rumit. Situasi ini menuntut pemerintah menyajikan komunikasi yang kian cepat, akurat, adaptif, dan sanggup memupuk kepercayaan publik.
Pada momen tersebut, Anwar menggarisbawahi krusialnya peran Pranata Humas dalam menyokong keberhasilan komunikasi instansi pemerintah.
Laju kemajuan AI dan media sosial memungkinkan pesan tersebar dalam hitungan detik, tetapi pada saat bersamaan turut mempercepat penyebaran disinformasi maupun misinformasi.
Lantaran hal tersebut, aparatur pemerintah, khususnya Pranata Humas, dituntut sanggup menyuguhkan informasi yang tanggap, presisi, transparan, gampang dicerna, serta dapat dipercaya.
Anwar menandaskan bahwa komunikasi pemerintah tak lagi cukup sebatas menyampaikan informasi saja.
Lebih dari itu, komunikasi mesti mampu menumbuhkan pemahaman publik terkait tujuan dan faedah dari setiap kebijakan, sehingga mampu meminimalkan kekeliruan paham maupun riak perbedaan persepsi di tengah warga.
"Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran. Pemanfaatan teknologi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab," ujarnya.
Ia memaparkan, tantangan komunikasi pemerintah kian meluas seiring melonjaknya aktivitas warga di dunia digital.
Berdasarkan laporan Digital 2026 yang dirilis Data Reportal, Indonesia tercatat memiliki sekitar 230 juta pengguna internet atau 80,5 persen dari total populasi, serta sekitar 180 juta pengguna media sosial.
Besarnya ruang digital tersebut menuntut pemerintah merancang strategi komunikasi yang adaptif, berbasis data, serta sanggup menjangkau masyarakat lewat bermacam kanal komunikasi secara efektif.
Dalam kerangka tersebut, lanjut Anwar, fungsi Pranata Humas kian strategis. Mereka tak cuma bertugas memublikasikan agenda pemerintah, melainkan juga tampil sebagai garda terdepan dalam menyuarakan bermacam kebijakan kepada warga.
Sebab itu, Pranata Humas perlu cakap memetakan dinamika isu, memahami kebutuhan informasi publik, meracik pesan yang pas, memilih media kredibel, hingga memanfaatkan laju teknologi secara bijak supaya komunikasi pemerintah berjalan terencana, konsisten, dan antisipatif.
Anwar mengimbau seluruh Pranata Humas di lingkungan Kemendagri untuk terus mendongkrak profesionalisme, adaptif atas dinamika teknologi, serta mempererat koordinasi dan sinergi antarunit kerja.
Menurutnya, tiap-tiap kebijakan pemerintah wajib disokong strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, konsisten, dan mudah dipahami publik demi membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung suksesnya pelaksanaan kebijakan pemerintah.
