JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) menaruh harapan besar agar pemerintah bersedia mendongkrak harga pokok penjualan (HPP) gula bagi petani menjadi Rp16.875 per kilogram.
Tuntutan ini didasari oleh terus membengkaknya biaya pokok produksi (BPP), sementara HPP tidak mengalami penyesuaian sejak tahun 2024.
"Banyak faktor yang mengakibatkan kenaikan BPP gula, mulai dari pemakaian pupuk non subsidi, upah tenaga kerja, biaya transportasi, hingga sewa lahan. Sedangkan HPP gula yang masih berlaku sebesar Rp14.500/kg," ucap Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen dalam keterangan tertulisnya di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (31/7/2026).
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa hasil panen tebu turut merosot akibat kemarau panjang. Sekretaris Jenderal DPN APTRI Nur Khabsyin turut menuturkan, tuntutan tersebut disuarakan merespons jatuhnya harga lelang gula, minimnya rendemen tebu di pabrik, sekaligus susutnya hasil panen karena kekeringan yang berimbas pada makin terhimpitnya para petani di musim giling 2026.
"Keresahan petani semakin besar karena harga lelang gula terus mengalami penurunan sejak awal musim giling. Awal musim giling Mei 2026 harga lelang gula petani masih di kisaran Rp16.000/kg. Namun memasuki akhir Juli 2026, harga tersebut merosot menjadi Rp15.300/kg, bahkan di sejumlah daerah hanya mencapai Rp15.200/kg," tegasnya.
Dirinya merasa cemas apabila harga tersebut makin terperosok, yang kelak akan membawa kerugian bagi para petani. Di luar persoalan harga yang lesu, petani ikut memprotes angka rendemen tebu yang dianggap tidak merepresentasikan kondisi nyata tanaman tersebut di lapangan.
"Saat ini tebu sudah memasuki usia panen dengan kondisi kemarau yang seharusnya mampu menghasilkan rendemen lebih tinggi. Namun kenyataannya, rendemen di sejumlah pabrik gula masih berkisar 7 persen, bahkan ada yang berada di bawah angka tersebut," katanya.
Bila ditinjau secara objektif, ia menjelaskan bahwa tanaman tebu saat ini telah memasuki usia matang dan cuaca kemarau pun sangat mendukung. Normalnya, rendemen minimal berada di kisaran 7,5% hingga 8%, tetapi faktanya hanya menyentuh 7%, atau malah lebih rendah.
Faktor lain yang makin memberatkan petani adalah menurunnya panen imbas fenomena El Nino serta kekeringan ekstrem. Berdasarkan estimasi APTRI, hasil panen tebu susut sekitar 10% sampai 15%, yang otomatis menggerus pemasukan para petani.
Pada situasi seperti ini, HPP gula sebesar Rp14.500 per kilogram dipandang tak lagi merepresentasikan ongkos produksi yang sebenarnya di lapangan, lantaran patokan tersebut sudah ditetapkan sejak musim giling 2024 silam.
M. Nur Khabsyin membeberkan bahwa DPN APTRI sudah melayangkan surat sebanyak tiga kali kepada Badan Pangan Nasional beserta Menteri Koordinator Bidang Pangan demi mengusulkan kenaikan HPP, tepatnya pada 13 April, 2 Juni, serta 18 Juli 2026.
"Usulan tersebut telah ditindaklanjuti melalui rapat di Badan Pangan Nasional pada Juni 2026 yang melibatkan Kementerian Pertanian serta tim akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Hasilnya HPP memang perlu dinaikkan karena biaya pokok produksi sudah meningkat. Bahkan hasil survei yang dilakukan tim Bapanas dan Kementerian Pertanian bersama akademisi dari IPB, UGM, Universitas Brawijaya dan perguruan tinggi lainnya menunjukkan HPP minimal layak berada di angka Rp15.500 per kilogram," ungkapnya.
Oleh sebab itu, saat ini APTRI mendesak komitmen pemerintah untuk lekas mengimplementasikan penyesuaian HPP tersebut.
Lebih jauh, APTRI juga menyatakan penolakannya terhadap rencana impor 150 ribu ton raw sugar yang hendak diproses menjadi gula konsumsi sebagai stok cadangan pangan negara.
Walaupun hasil panen tebu milik petani merosot terimbas kekeringan, total produksi gula skala nasional di tahun ini justru diprediksi melonjak dibandingkan tahun sebelumnya berkat perluasan area tanam serta pelaksanaan program bongkar ratoon.
