JAKARTA - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, menyatakan bahwa proyek tambang nikel yang dijalankan oleh PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, tidak menimbulkan permasalahan serius, baik dari sisi lingkungan maupun aspek sosial lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan Tri usai mendampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam kunjungan kerja ke lokasi tambang tersebut pada akhir pekan.
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai respons atas meningkatnya perhatian publik dan berbagai laporan dari organisasi masyarakat sipil yang menyoroti dampak lingkungan dari ekspansi pertambangan nikel di kawasan konservasi Raja Ampat. Meskipun begitu, pemerintah melalui Kementerian ESDM menegaskan bahwa proyek tersebut masih dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran yang signifikan.
Pemerintah Klaim Operasi Tambang Sesuai Aturan
Dalam keterangannya yang dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Tri Winarno menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan langsung dari udara dan lapangan, aktivitas tambang PT Gag Nikel tidak menunjukkan adanya dampak lingkungan berat, termasuk indikasi sedimentasi di area pesisir yang selama ini dikhawatirkan menjadi ancaman bagi terumbu karang dan ekosistem laut sekitar.
“Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi, overall ini sebetulnya tambang ini nggak ada masalah,” tegas Tri Winarno, Minggu (8/6/2025).
Ia menambahkan bahwa seluruh kegiatan operasional tambang tersebut telah mengikuti prosedur teknis dan lingkungan yang ditetapkan dalam regulasi pemerintah. Kementerian ESDM juga telah mengerahkan tim teknis untuk melakukan pemantauan secara berkala agar aktivitas pertambangan tetap terkendali dan tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang.
Kunjungan Menteri Bahlil Lahadalia ke Lokasi Tambang
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut dan berdialog langsung dengan manajemen perusahaan serta perwakilan masyarakat lokal. Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam, termasuk nikel, dilakukan secara berkelanjutan dan mengedepankan prinsip keberlanjutan.
“Sumber daya alam kita harus memberi manfaat untuk masyarakat dan negara, tapi tidak boleh merusak alam. Maka dari itu, pengawasan harus ketat,” ujar Bahlil di sela-sela kunjungan tersebut.
Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Karena itu, pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab menjadi mutlak untuk mendukung agenda transisi energi global, khususnya dalam penyediaan bahan baku baterai kendaraan listrik (EV).
Respons atas Kekhawatiran Publik
Meski pemerintah menyatakan bahwa proyek tambang nikel di Pulau Gag tidak menimbulkan masalah serius, kekhawatiran dari sejumlah kelompok masyarakat sipil dan pemerhati lingkungan tetap muncul. Mereka menyoroti potensi kerusakan lingkungan jangka panjang akibat aktivitas penambangan di kawasan yang sebelumnya dikategorikan sebagai zona konservasi laut dan daratan.
Dalam beberapa laporan yang beredar sebelumnya, sedimentasi akibat aktivitas tambang diklaim telah mencemari pesisir, mengganggu fotosintesis organisme laut, serta mengancam ekosistem terumbu karang yang menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati laut Raja Ampat yang mendunia. Namun, temuan-temuan ini belum diakui secara resmi oleh instansi teknis pemerintah.
Terkait hal ini, Tri Winarno menyatakan bahwa kementerian tetap membuka ruang dialog dan pengawasan berkelanjutan, termasuk menerima laporan dari masyarakat dan lembaga independen yang peduli terhadap lingkungan.
“Kami terbuka untuk menerima data atau masukan dari berbagai pihak. Selama itu berbasis fakta dan kajian ilmiah, tentu akan menjadi perhatian kami,” katanya.
Peran Strategis Nikel dalam Transisi Energi
Indonesia, sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, memegang peran penting dalam mendukung transisi energi global. Nikel merupakan salah satu komponen utama dalam produksi baterai kendaraan listrik yang kini menjadi prioritas dalam strategi pembangunan hijau pemerintah.
Pulau Gag, yang merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Raja Ampat, disebut memiliki kandungan nikel dengan kadar tinggi, menjadikannya salah satu titik strategis dalam pengembangan industri hilirisasi nikel nasional. PT Gag Nikel, perusahaan tambang yang beroperasi di sana, merupakan anak usaha dari PT Aneka Tambang (Antam), bagian dari holding BUMN industri pertambangan, MIND ID.
Pengelolaan sumber daya nikel di kawasan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi nasional, tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat lokal melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dan pembukaan lapangan kerja.
Pemerintah Jamin Transparansi dan Pengawasan Ketat
Menanggapi isu lingkungan yang mencuat, Kementerian ESDM berjanji akan terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, khususnya di wilayah-wilayah sensitif secara ekologis seperti Raja Ampat. Pemerintah juga akan melibatkan lembaga independen untuk melakukan audit lingkungan guna memastikan aktivitas tambang tidak melebihi batas yang diperbolehkan dalam dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
“Semua kegiatan pertambangan yang berada di bawah pengawasan kami wajib memenuhi kaidah-kaidah lingkungan. Tidak boleh ada yang kebal aturan,” tegas Tri Winarno.
Kementerian juga mendorong perusahaan untuk secara rutin melaporkan kegiatan pengelolaan lingkungan serta menyusun laporan pemantauan dan evaluasi yang dapat diakses publik, sebagai bentuk transparansi.
Proyek tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, masih menyisakan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi, pemerintah dan pihak perusahaan menegaskan bahwa seluruh aktivitas dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak menimbulkan masalah serius. Di sisi lain, kekhawatiran dari kalangan pemerhati lingkungan dan masyarakat sipil terus bermunculan, terutama terkait dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut yang sangat rentan.
Meski demikian, pengawasan dan transparansi menjadi kunci utama agar pengelolaan sumber daya alam di wilayah-wilayah penting seperti Raja Ampat tetap seimbang antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pemerintah pun diminta konsisten menjaga integritas pengawasan serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi kegiatan pertambangan secara berkelanjutan.
Dengan terus tumbuhnya industri kendaraan listrik global, posisi Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel strategis menjadi sangat penting. Namun, keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi harus dijaga ketat, agar pembangunan tidak merusak warisan alam yang sudah diakui dunia.
