JAKARTA - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, Mohamad Latif, menegaskan komitmen Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku untuk terus mengoptimalkan berbagai program pengendalian inflasi di wilayah tersebut. Fokus utama yang diupayakan adalah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang menjadi pilar strategis dalam menjaga kestabilan harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting di Maluku.
Langkah proaktif TPID Maluku ini diharapkan dapat mendukung ketahanan ekonomi masyarakat, sekaligus menekan laju inflasi yang dapat mengganggu daya beli dan kesejahteraan warga. Dalam keterangannya, Mohamad Latif menjelaskan bahwa berbagai kegiatan pengendalian telah dilaksanakan secara terintegrasi, melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, swasta, hingga pelaku usaha dan masyarakat luas.
Strategi Pengendalian Inflasi Melalui Pemantauan dan Intervensi Pasar
Salah satu upaya utama yang dilakukan TPID Maluku adalah pemantauan rutin terhadap stok dan harga barang kebutuhan pokok serta barang penting. Pemantauan ini melibatkan pengecekan di berbagai pasar tradisional dan modern untuk memastikan ketersediaan barang serta mengantisipasi lonjakan harga yang tidak wajar.
“Kami melakukan pemantauan secara ketat terhadap stok dan harga bahan pangan pokok, terutama beras, minyak goreng, gula, dan cabai rawit yang sering menjadi penyumbang utama fluktuasi inflasi pangan,” jelas Mohamad Latif.
Selain itu, TPID Maluku juga menggelar berbagai kegiatan pasar murah dan operasi pasar yang dirancang untuk menstabilkan harga dan membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dan rentan terhadap kenaikan harga.
Gerakan Sekolah Menanam dan Pembagian Bibit Cabai Rawit
Sebagai bagian dari program berkelanjutan pengendalian inflasi, TPID Maluku menginisiasi gerakan sekolah menanam yang bertujuan meningkatkan produksi lokal komoditas strategis, khususnya cabai rawit. Kegiatan ini dilakukan di SMK Negeri Pertanian Pembangunan Passo, di mana sebanyak 1.500 bibit cabai rawit ditanam sebagai simbol komitmen mengembangkan sumber pangan mandiri.
“Kami juga membagikan bibit cabai rawit kepada perwakilan sekolah dan masyarakat umum bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2025,” ungkap Latif.
Gerakan ini bukan hanya berfokus pada aspek produksi tetapi juga mengedukasi generasi muda dan masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan lokal sebagai penyangga stabilitas harga bahan pokok.
Sinergi dengan Pelindo dan Pemantauan Stok Ikan
Tidak hanya mengandalkan program di bidang pertanian, TPID Maluku juga melakukan koordinasi intensif dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk mempercepat proses bongkar muat barang di pelabuhan-pelabuhan utama Maluku. Percepatan logistik ini penting untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok dan mencegah terjadinya kekosongan stok yang dapat memicu kenaikan harga.
“Dengan dukungan Pelindo, kami berusaha mempercepat bongkar muat barang agar suplai tetap lancar dan stok kebutuhan pokok selalu tersedia dalam jumlah cukup,” kata Latif.
Selain itu, TPID Maluku juga memantau stok ikan secara berkala di Unit Pengolahan Ikan (UPI) sebagai bagian dari pengendalian inflasi pangan, mengingat ikan merupakan salah satu bahan pangan utama yang banyak dikonsumsi masyarakat Maluku. Pemantauan stok dan kualitas ikan juga bertujuan menjamin ketersediaan bahan protein hewani yang stabil di pasar.
Dampak Positif Program dan Tantangan di Lapangan
Program-program yang telah dilaksanakan TPID Maluku menunjukkan dampak positif dalam menjaga stabilitas harga pangan di tengah tantangan ketahanan pangan nasional dan global. Masyarakat pun semakin mendapat kemudahan dalam mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang relatif terkendali.
Namun, Mohamad Latif juga mengakui bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Faktor cuaca dan kondisi geografis Maluku yang berupa kepulauan menjadi kendala dalam distribusi dan produksi pangan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program ini.
“Kami terus mendorong sinergi semua pihak agar pengendalian inflasi di Maluku semakin efektif dan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” tegasnya.
Komitmen Berkelanjutan dalam Pengendalian Inflasi
Menutup pernyataannya, Mohamad Latif menegaskan bahwa TPID Maluku bersama Bank Indonesia akan terus mengawal dan memperkuat implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan serta berbagai program pendukung lainnya.
“Kami berkomitmen penuh untuk menjaga inflasi tetap terkendali dengan cara-cara yang berkelanjutan. Pengendalian inflasi bukan hanya soal harga tapi juga soal ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Pengendalian inflasi di Provinsi Maluku menjadi perhatian utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan dan berbagai program strategis yang dilakukan TPID Maluku, pemerintah daerah berupaya memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.
Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat merupakan kunci sukses dalam menghadapi tantangan geografis dan ekonomi yang ada. Keberlanjutan upaya pengendalian inflasi ini menjadi harapan agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil dan berdaya tahan.
