JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Ia meminta Bank Indonesia (BI) mengurangi penyerapan likuiditas yang saat ini mencapai sekitar Rp 1.000 triliun agar peredaran uang di masyarakat kembali longgar dan ekonomi bergerak lebih cepat.
Menurut Purbaya, kebijakan moneter yang terlalu ketat saat ini menahan dampak positif dari dorongan fiskal yang sudah dioptimalkan pemerintah.
“Fiskal masih jadi satu-satunya mesin yang mendorong ekonomi. Injeksi positif masih dari sisi fiskal saja. Uangnya masih banyak di Bank Sentral,” ujarnya dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025).
Pertumbuhan Uang Primer Masih Belum Optimal
Purbaya menyoroti pertumbuhan uang primer (M0) yang sempat berada pada level negatif, sehingga ruang pergerakan ekonomi menyempit.
Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi sejak 2004, tetapi belum banyak disadari oleh para pembuat kebijakan.
Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, Purbaya menilai pertumbuhan M0 idealnya mendekati 20%, sementara saat ini hanya berada di kisaran 10%–15% atau sekitar 13%. “Kalau kita bisa tumbuh lebih cepat lagi, ekonomi juga akan bergerak lebih cepat. Untuk itu perlu dukungan Bank Sentral,” jelasnya.
Penyerapan Likuiditas oleh BI Jadi Sorotan
Saat ini, BI menyerap dana perbankan melalui instrumen SRBI dan operasi pasar terbuka. Total penyerapan likuiditas mencapai Rp 1.000 triliun. Purbaya berharap penyerapan tersebut dapat dikurangi agar peredaran uang kembali lancar, mendorong konsumsi, dan membantu pertumbuhan ekonomi.
“Boleh bantu sedikit saja. Lebih bagus lagi kalau dikurangi, peredaran uang bisa lebih longgar dan bantu pemulihan ekonomi,” ujarnya. Meskipun belum berbicara langsung dengan BI, Purbaya berharap Komisi XI DPR RI bisa mendorong Bank Sentral agar lebih ekspansif dalam pelonggaran likuiditas.
Dorongan Fiskal Sudah Maksimal
Purbaya menjelaskan bahwa Kemenkeu sudah memaksimalkan langkah fiskal, mulai dari belanja negara hingga stimulus tambahan. Namun tanpa dukungan moneter yang seimbang, dorongan fiskal semata belum cukup untuk mempercepat pemulihan ekonomi secara optimal.
Ia menekankan, ketika likuiditas ketat, uang tidak bergerak efektif di masyarakat sehingga dampak positif fiskal menjadi terbatas. Menurutnya, pengurangan penyerapan likuiditas oleh BI bisa memberikan ruang bagi ekonomi untuk bergerak lebih cepat tanpa menimbulkan tekanan inflasi berlebihan.
Kemungkinan BI Membeli SBN
Purbaya juga menyinggung opsi BI membeli surat berharga negara (SBN) sebagai bentuk pelonggaran moneter.
Namun, ia menegaskan hal itu masih perlu dikaji lebih lanjut, termasuk sumber penyerapan likuiditas terbesar oleh Bank Sentral saat ini.
“Kita lihat dulu Bank Sentral paling banyak menyerap likuiditas dari mana,” ujarnya.
Langkah ini dianggap strategis untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Harapan Pemulihan Bersama BI dan DPR
Purbaya berharap adanya koordinasi lebih erat antara Kemenkeu, BI, dan DPR melalui Komisi XI.
“Kan BI di bawah Komisi XI juga. Coba diketuk-ketuk sedikit biar kita bisa jalan bersama,” ujarnya.
Tujuannya, agar likuiditas kembali longgar, ekonomi bergerak lebih cepat, dan stimulus fiskal yang sudah dikeluarkan berdampak maksimal.
Sinergi ini diharapkan memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Tantangan dan Strategi Ke Depan
Permintaan pengurangan penyerapan likuiditas muncul di tengah kondisi ekonomi yang masih membutuhkan dorongan tambahan. Purbaya menilai pertumbuhan M0 sebesar 20% masih dapat ditolerir tanpa menimbulkan inflasi berlebihan, sehingga ruang untuk mempercepat pemulihan ekonomi tetap ada.
Koordinasi optimal antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci agar ekonomi bergerak lebih cepat, daya beli masyarakat meningkat, dan investasi bisa tumbuh. Langkah ini diharapkan membawa Indonesia menuju pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan, seiring dengan dukungan pemerintah dan Bank Sentral.