JAKARTA - Pemerintah Indonesia bersiap membatasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru sebagai bagian dari strategi mencapai net zero emission (NZE) pada 2060.
Revisi Perpres 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan akan menjadi payung hukum pembatasan ini.
Meski demikian, pengecualian masih berlaku untuk PLTU yang terintegrasi dengan kawasan industri, proyek strategis nasional (PSN), atau proyek yang sudah direncanakan sebelumnya. Langkah ini dimaksudkan agar transisi energi tetap realistis tanpa mengganggu kebutuhan industri dan pertumbuhan ekonomi.
Pemensiunan Dini PLTU dan Tantangan Investasi
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pembatasan PLTU sebaiknya disertai percepatan pemensiunan dini seluruh PLTU batu bara sebelum 2050. Penundaan pemensiunan berpotensi mengirim sinyal negatif bagi investor, seiring tren global yang menuntut transisi energi bersih.
Selain itu, keterlambatan pengurangan PLTU dapat menaikkan risiko biaya energi dan menekan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. IESR menyarankan agar pemerintah fokus pada PLTU dengan umur ekonomis panjang yang fleksibel mendukung integrasi energi terbarukan variabel.
Pemanfaatan Infrastruktur PLTU untuk PLTP
Salah satu strategi transisi adalah mengalihfungsikan infrastruktur PLTU menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Dengan menanggalkan tungku bakar batu bara, fasilitas dapat memanfaatkan panas bumi untuk menghasilkan uap dan listrik rendah karbon.
Selain mendukung pasokan listrik, energi panas bumi juga dapat digunakan langsung untuk kebutuhan industri, terutama industri yang memerlukan panas di bawah 200 derajat Celsius. Hal ini sekaligus mengurangi ketergantungan pada batu bara dan menekan emisi gas rumah kaca (GRK).
Potensi Panas Bumi Indonesia Mencapai 2.160 GW
Berdasarkan kajian konsorsium IESR bersama Purnomo Yusgiantoro Centre, UGM, Universitas Brawijaya, Project InnerSpace, dan Geoenergies, Indonesia memiliki potensi teknis panas bumi sebesar 2.160 GW. Perhitungan ini sudah mencakup sumber panas bumi generasi berikutnya (next generation geothermal) dari lapisan batuan panas (hot rock) pada kedalaman 3.000 meter ke atas.
Deon Arinaldo, Manajer Transformasi Sistem Energi IESR, menegaskan potensi tersebut bisa menjadi alternatif utama pasokan listrik rendah karbon. Selain itu, pengembangan panas bumi membuka peluang besar untuk pemanfaatan langsung energi panas, yang saat ini masih minim di Indonesia.
“Indonesia juga memiliki pengalaman panjang di sektor minyak dan gas, yang seharusnya mempermudah pengembangan panas bumi,” ujar Deon.
Operasi Fleksibel PLTU Mendukung Transisi Energi
Raditya Wiranegara, Manajer Riset IESR, menekankan pentingnya PLTU yang bisa beroperasi secara fleksibel. Model ini memungkinkan integrasi energi terbarukan variabel seperti surya dan angin ke dalam jaringan listrik PLN (on-grid).
Pengoperasian fleksibel PLTU berperan untuk:
Mengakomodasi meningkatnya bauran energi terbarukan.
Menekan biaya pembangkitan seiring turunnya biaya energi bersih.
Menyediakan fungsi penyeimbang sistem (balancing resources).
Memenuhi regulasi emisi gas rumah kaca yang semakin ketat.
Kajian IESR menunjukkan, PLTU dengan faktor kapasitas 40–65 persen yang menyesuaikan harga batu bara internasional dapat menghemat biaya pembangkitan secara signifikan. Kekurangan energi akibat pengurangan kapasitas PLTU dapat ditutupi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Langkah Strategis Menuju Energi Bersih
Pemanfaatan panas bumi dan operasi PLTU fleksibel merupakan strategi transisi energi Indonesia yang realistis dan efisien. Dengan mengintegrasikan energi terbarukan, pemerintah dapat mengurangi emisi tanpa mengorbankan ketersediaan listrik bagi masyarakat dan industri.
Selain itu, alihfungsinya infrastruktur PLTU ke PLTP akan mengoptimalkan aset yang sudah ada, meminimalkan investasi baru, dan mendukung tujuan NZE 2060. Kolaborasi lintas sektor, teknologi, dan perencanaan matang menjadi kunci keberhasilan strategi ini.
